Video Profil UPA TIK

 

Profil

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperolah informasi dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan, profesional, dan dengan cara sederhana. UM telah memenuhi mandat UU KIP tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun 2023. Berdasarkan komitmen tersebut UPA. Teknologi Informasi dan Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari:

1. Rifki Indra Perwira, S.Kom., M. Eng.

2. Achmad Dito, S.Kom

3. Yolanda Putri Aqillasari, S.Kom

 

Waktu Layanan PPID

SENIN - JUMAT 08.00 - 12.00 WIB,  13.00 - 16.00 WIB

 

Klasifikasi Informasi

 A. Informasi tentang Profil UPN Veteran Yogyakarta

1	Struktur Organisasi	lihat
2	Profil Singkat Pejabat Struktural	lihat
3	Informasi Alamat Lengkap	lihat
4	Tugas dan Fungsi	lihat
5	Visi dan Misi	lihat

 

B. Ringkasan Informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik

1	Rencana Kerja dan Anggaran	lihat
2	Rencana Aksi/ Kalender Kegiatan	lihat

 

C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPN Veteran Yogyakarta

lihat

 

D. Laporan Keuangan

1	Laporan Keuangan Tahunan	lihat
2	Laporan Keuangan Lainnya	lihat
3	Laporan Pengelolaan Anggaran	lihat

 

E. Ringkasa Laporan Akses Informasi Publik

 

F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Badan Publik

1	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan terkait Badan Publik yang sedang dalam proses pembahasan	lihat
2	Daftar peraturan perundang-undangan terkait Badan Publik yang telah disahkan atau ditetapkan	lihat

 

G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh

1	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	lihat
2	Formulir Permohonan Informasi Publik	lihat
3	Tata Cara Pengajuan Keberatan	lihat
4	Formulir Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi Publik	lihat
5	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat	lihat
6	Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat	lihat

 

H. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa